Thursday, May 4, 2017

Isi Revisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

Isi Revisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

Isi Revisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 - Pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi tersebut pun langsung berlaku tiga puluh hari setelah kesepakatan tersebut, yaitu pada tanggal 28 November 2016 lalu.

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


No. 83/HM/KOMINFO/11/2016

tentang

Revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar konferensi pers pada Senin (28/11) terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2016.

Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan, bersama dengan Plt. Kepala Biro Humas, Noor Iza.

Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan, menyampaikan bahwa UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah berlaku sejak diundangkannya pada tahun 2008. Dalam perjalanannya, terdapat banyak masukan dan aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, praktisi, dan masyarakat lainnya.

Proses pelaksanaan revisi UU ITE telah menjawab tuntutan dan aspirasi tersebut, mengingat banyaknya kasus yang terjadi dan banyak pihak yang dilaporkan serta diproses melalui hukum dengan dilakukan penahanan sejak penyidikan. Tuntutan tersebut pada intinya adalah agar tidak terjadi kriminalisasi dari kasus-kasus yang ada dan meminta agar orang yang dituduh tidak serta merta dilakukan penahanan.

Tuntutan dan aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DPR bersama pemerintah dengan melakukan revisi atas UU ITE dengan skema revisi terbatas, yang maksudnya adalah konsentrasi kepada pasal-pasal tertentu sehingga memberi ruang tidak ada lagi kriminalisasi sebagaimana diaspirasikan. Revisi juga memberi ruang untuk memberikan perlindungan hukum, ekosistem yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan, revisi UU ITE ini telah mendapat banyak masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan para praktisi. Dengan perubahan tersebut, pemerintah berharap UU ITE ini tidak lagi digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak bersalah.

Berikut ini adalah empat hal yang berubah dari UU ITE setelah mengalami revisi di tahun 2016 ini.

Penurunan hukuman dan tidak ada penahanan


Dalam revisi UU ITE kali ini, pemerintah menurunkan ancaman hukuman untuk para terdakwa. Untuk kasus pencemaran nama baik, hukuman penjara diturunkan dari enam tahun menjadi empat tahun, dan hukuman denda pun diturunkan dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.

Adapun untuk kasus ancaman kekerasan di dunia maya, pemerintah menurunkan ancaman hukuman penjara yang semula 12 tahun menjadi hanya empat tahun. Selain itu hukuman denda pun turun dari Rp2 miliar menjadi Rp750 juta.

Berkat perubahan ini, kasus pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan di internet kini masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun menurut pasal 21 KUHAP. Ini artinya, sang tersangka tidak boleh ditahan selama proses penyidikan.

Hak untuk dilupakan


Semua berita yang ada di internet, baik itu fakta maupun berita bohong, tidak akan hilang kecuali apabila berita tersebut dihapus oleh penyedia layanan yang terkait. Oleh karena itu, pada Pasal 26 UU ITE kini menambahkan aturan tentang hak untuk dilupakan (right to be forgotten).

Dengan aturan baru ini, seorang yang telah menyelesaikan sebuah masalah di masa lalu atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan, berhak untuk mengajukan penghapusan terkait informasi salah yang telah beredar di internet.

Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan kalau pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan tambahan tentang hak untuk dilupakan ini dalam sebuah peraturan pemerintah.

Penghapusan informasi yang melanggar undang-undang


Lewat Pasal 40 UU ITE, pemerintah telah menambah ayat baru yang menyatakan kalau pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang menyebarkan informasi pornografi, SARA, terorisme, hingga pencemaran nama baik.

Apabila ada perdebatan mengenai suatu konten yang dipublikasikan melalui media apakah melanggar undang-undang atau tidak, pemerintah akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Jika situs yang menyediakan informasi tak baik tersebut tidak berbadan hukum, pemerintah pun punya kewenangan untuk memblokir situs tersebut.

Penyadapan harus dengan izin kepolisian atau kejaksaan


Revisi UU ITE kali ini juga memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kalau dokumen elektronik hasil penyadapan merupakan alat bukti yang sah, asalkan dilakukan atas permintaan kepolisian atau kejaksaan. Hal ini kini tercantum dalam Pasal 5 UU ITE.

Berikut adalah isi dari perubahan dalam Revisi UU ITE Tahun 2008:

NO

ISSUE


MATERI PERUBAHAN


MANFAAT


Masyarakat


Pemerintah


1.

Menghindarkan dari serta merta adanya penahanan Menurunkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun terkait dengan perbuatan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)) Tidak dilakukan penahanan selama proses hukum sampai dengan berkekuatan hukum tetap (inkrah) Memberikan penerapan hukum yang berkeadilan dan berkeseimbangan
Menurunkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun terkait dengan perbuatan pidana ancaman kekeresan atau menakut-nakuti (Pasal 29) Tidak dilakukan penahanan selama proses hukum sampai dengan berkekuatan hukum tetap (inkrah) Memberikan penerapan hukum yang berkeadilan dan berkeseimbangan

2.

“Right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” Kewajiban menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan Rehabilitasi dan pemulihan nama baik Memberikan prinsip keadilan bagi masyarakat

3.

Memberi penegasan terhadap apa yang dituntut oleh masyakarat agar pemerintah berperan memberikan perlindungan masyarakat dari konten negatif Pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Terlindunginya masyarakat dari konten-konten negatif

Terjaganya norma dan sendi kehidupan yang mengedepankan nilai dan budaya bangsa

Melindungi kepentingan umum dari segala gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik

4.

Tindak lanjut atas Putusan MK mengenai Tata Cara Intersepsi Pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan sebelumnya diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang Perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat Terselenggaranya tata cara intersepsi yang dilakukan APH dalam melakukan intersepsi berdasarkan kewenangannya

5.

Penegasan bukti hukum yang sah dari hasil Intersepsi adalah Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan APH Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah termasuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Perlindungan terhadap masyarakat atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dari hasil kegiatan intersepsi atau penyadapan atau perekeman yang tidak sah Mendapatkan penegasan keberadaan bukti hukum Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Artikel Terkait

Saat ini saya mengelola blog yang beralamat di Iumari, salam kenal dan sehat selalu.